Rapat paripurna DPRD Kota Parepare yang membahas penyerahan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 memanas usai pernyataan Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti, yang menilai sejumlah legislator belum move on dari Pilkada.
Pernyataan tersebut memicu gelombang interupsi dan ketegangan di ruang paripurna DPRD pada Selasa pagi sekitar pukul 10.20 WITA. Sebanyak delapan anggota DPRD menyampaikan interupsi, mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota Parepare yang dinilai tidak sesuai aturan dan meresahkan masyarakat.
Beberapa isu yang disorot antara lain penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai tebang pilih, intervensi wali kota terhadap kebijakan seragam SMA yang bukan kewenangan Pemkot, serta distribusi bantuan beras sejahtera yang menuai keluhan.
Ketegangan semakin meningkat saat Suyuti menyampaikan, “Mungkin belum move on dengan Pilkada,” yang kemudian langsung disanggah keras oleh legislator dari Fraksi Gerindra, Asy’ari Abdullah.
“Itu keliru, Pak. Kalau mau disebut belum move on Pilkada, apa maksudnya itu? Tolong kata-kata itu ditarik,” tegas Asy’ari.
Penolakan juga datang dari Legislator PKS, Sappe, yang menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan dalam forum resmi.
“Kita memberi masukan agar tata kelola pemerintahan di Parepare berjalan sesuai aturan. Ini bukan lagi soal Pilkada,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, yang hadir dalam rapat, sempat merespons sejumlah kritik dari legislator. Namun interupsi terus berlangsung hingga forum kembali diarahkan oleh pimpinan rapat.
Menutup ketegangan, Suyuti menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. “Ini rapat paripurna yang terhormat. Mari kita hormati bersama. Mohon maaf kepada rekan-rekan DPRD jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan.”
Rapat kemudian dilanjutkan ke agenda teknis dan akan diteruskan melalui pembahasan di komisi-komisi terkait.
