Wali Kota Parepare Taufan Pawe menyerahkan DHKP dan SPPT PBB yang dirangkaikan pembayaran perdana PBB Tahun Anggaran 2023.
Kegiatan itu berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin (29/5/2023).
Taufan Pawe mengatakan SPPT PBB merupakan dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan.
Ia menjelaskan SPPT PBB memegang fungsi penting bagi wajib pajak ketika proses mengumpulkan dokumen lengkap guna menjaga atau melindungi aset berharga, dan menjadi salah satu elemen untuk terhindar dari rebutan hak milik tanah dan bangunan atau terjadi penipuan.
“Untuk mewujudkan harapan itu tentunya kita realistis. Kita diperhadapkan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih bertumpu pada dana perimbangan atau dana transfer dari pusat,” jelasnya.
“Sehingga untuk menunjang pembiayaan pembangunan daerah tidak ada pilihan lain kita harus meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah Penerimaan PBB,” katanya.
Wali Kota Parepare dua periode mengatakan untuk memaksimalkan penerimaan PBB, diharapkan kepada para Camat dan Lurah agar lebih intensif.
Taufan Pawe menekankan camat dan lurah terus berupaya untuk peningkatan penerimaan, termasuk mengidentifikasi permasalahan penetapan obyek dan besaran pajak terutang yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Dibutuhkan komitmen para camat dan lurah agar realisasi pencapaian target PBB dapat mencapai 100 pesan sebelum tanggal jatuh tempo,” pungkasnya.
