Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait retribusi tenda dalam kegiatan Ramadan Fair dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 12 Maret 2025.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Pemuda Pancasila selaku pengelola, serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam kegiatan Ramadan Fair.
Komisi II menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat. Hal ini terutama menyangkut kegiatan berskala publik yang berlangsung selama bulan Ramadan dan berpotensi memberikan dampak ekonomi langsung kepada warga.
“Kami dari Komisi II ingin memastikan bahwa retribusi yang diberlakukan tidak memberatkan masyarakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh ada pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum,” tegas salah satu anggota Komisi II DPRD Parepare.
RDP ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk menjaga agar kegiatan keumatan dan ekonomi seperti Ramadan Fair berjalan tertib, akuntabel, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Komisi II juga membuka ruang tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan teknis kegiatan.
