Komisi 2 DPRD Parepare memanggil 27 kepala sekolah (kepsek) yang ikut studi tiru di Madiun. 27 Kepsek itu dipanggil dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (14/5/2025).
RDP itu dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Satria Parman Agoes Mante. Hadir 27 Kepsek SD, Kepala Disdikbud Makmur dan Ketua Dewan Pendidikan Parman Parid.
Ketua Komisi 2 DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante menyayangkan Kepsek studi tiru memakai uang pribadi. Menurutnya, studi tiru Kepsek tersebut seharusnya dibiayai oleh pemerintah.
“Kalau saya pribadi ya ditanya sebenarnya kasihan juga kepala sekolah kalau diminta dana pribadinya. Harusnya dia ditanggung oleh pemerintah,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah sedang efisiensi anggaran. Sehingga, studi tiru itu tidak boleh dianggarkan oleh pemerintah ataupun memakai dana sekolah.
“Tidak masalah kalau dia pake dana pribadi. cuma sayang gitu ya. kalau cuma untuk pengembangan SDM, masa dia harus yang tanggung? seharusnya ada anggaran khusus dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Parepare, Makmur membela 27 Kepsek SD. Dia berdalih 27 Kepsek itu studi tiru menggunakan uang pribadi masing-masing.
“Karena ini yang ikut adalah mereka yang mau berpartisipasi dengan dana sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Bukan karena pihak dinas yang tunjuk mereka,” ungkap Makmur.
Makmur menjelaskan, studi tiru itu diinisiasi kelompok kepala sekolah sejak lama. Namun, belum ada izin dari Disdikbud dan Wali Kota.
“Mereka yang sebenarnya menginisiasi, meminta temannya untuk ikut. Hanya kendalanya itu karena belum ada izin. Sehingga dia tidak bisa berangkat. Sehingga dia menghadap ke saya,” ujarnya.
Makmur mengklaim studi tiru itu sudah disetujui Wali Kota Parepare, Tasming Hamid. Kemudian, 27 Kepsek itu diberi surat tugas oleh Disdikbud sebagai dasar melakukan studi tiru.
“Yang izinkan tentu kepala dinas pendidikan. Dan sepengetahuan Bapak wali kota. Kita bisa berangkat karena sudah ada izin dari pak wali,” ujarnya.
Dia melanjutkan, alasan memilih lokasi studi tiru di Madiun itu karena merujuk rekomendasi pihak google. Menurutnya, sekolah di Madiun itu yang terbaik dalam program kandidat sekolah rujukan Google (KSRG).
“Di Sulsel itu betul sudah ada jalan, ada Sinjai, ada Maros, dan ada Soppeng. Tapi pada saat kami ke kantor Google, disana dijelaskan semua. Bahwa yang terbaik itu untuk sekolah rujukan Google itu ada di Madiun,” katanya.
Untuk diketahui, sebelumnya studi tiru 27 Kepsek SD itu menuai sorotan dari DPRD karena dilakukan saat efisiensi anggaran. DPRD juga heran karena studi tiru program KSRG itu dilakukan di Madiun padahal ada di daerah Sulsel.(*)
