Leletnya pembayaran tunjangan non sertifikasi guru di Parepare menjadi perhatian dewan. Bahkan, Kadis Dikbud Arifuddin Idris sudah dipanggil sebanyak dua kali. Namun, hasilnya masih nihil.
"Beberapa bulan lalu komisi 2 sdah panggil Pak Kadis, katanya masih proses verifikasi dan validasi. Bulan lalu kami panggil lagi, katanya akan cair dalam waktu dekat. Tapi sampai sekarang belum ada hasil," beber Ketua Komisi II DPRD Parepare Yusuf Lapanna, Kamis (22/6/2023).
Legislator Gerindra itu menyesalkan leletnya pembayaran tunjangan tersebut. Yusuf menyebut leletnya kerja Disdikbud Parepare, bikin guru merugi.
"Saya kira ini merugikan teman-teman guru. Sebab sertifikasi sangat membantu guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Non sertifikasi ini penyemangat teman guru dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya.
Menurutnya, alasan soal proses verifikasi dan validasi data tidak mendasar. Pasalnya, daerah lain sudah ada yang cair.
"Saya kira itu alasan yang tidak mendasar. Sebab daerah lain bisa cair sesuai jadwal. Tentu ini akan menjadi evaluasi komisi 2 dengan memanggil disdik minta klarifikasi lambatnya pencairan non sertifikasi teman-teman guru," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, guru di Parepare mengeluhkan lambatnya pembayaran tunjangan non sertifikasi. Bahkan tunjangan tersebut belum cair selama enam bulan.
Kadis Dikbud Arifuddin Idris sudah menjelaskan alasan lambatnya pembayaran tunjangan itu. Ia berdalih tunjangan lambat cair karena masih verifikasi dan validasi di kementerian. (rdi)
