Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir menjadi perwakilan ketua DPRD dari enam kabupaten/kota saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPKP Sulsel. Kegiatan itu berlangsung di Auditorium Kantor BPKP Sulsel, Rabu (4/6/2025).
Enam kabupaten kota yang menyerahkan LHP di BPKP Sulsel itu masing-masing Wajo, Parepare, Toraja, Toraja Utara, Luwu dan Gowa. Selain Kaharuddin, Bupati Wajo Andi Rosman mewakili kepala daerah dalam menyampaikan sambutan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir mengatakan BPK perlu menjadwalkan pendampingan secara berkala. Bukan hanya saat audit untuk laporan hasil pemeriksaan keuangan.
“Perlu ada jadwal berkala dari BPK untuk melakukan pendampingan ke pemerintah daerah. Bukan hanya pada saat audit. Agar pemerintah bisa lebih tertib mengelola keuangan daerah,” ujarnya.
Legislator Golkar itu juga berharap BPKP Sulsel melakukan pendampingan di DPRD. Menurutnya, pendampingan BPKP di DPRD itu penting karena APBD dibahas antar eksekutif dan legislatif.
“Karena APBD kan disahkan Pemda dan DPRD. Sangat perlu BPK untuk melakukan pendampingan di DPRD. Dalam rangka tertib dalam penggunaan APBD,” jelasnya.
Dia juga mengungkapkan 6 kabupaten kota itu berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kaharuddin mengungkapkan pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik.
“Alhamdulillah 6 kabupaten kota yang hadir semuanya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Artinya Pemda menyajikan laporan keuangan ini sesuai prinsip akuntansi pemerintahan,” pungkas dia.
Kaharuddin Kadir hadir bersama Wali Kota Parepare saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kegiatan itu juga dihadiri langsung Kepala BPKP Sulsel, Winner Franky.
