Parepare - DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap alasan menolak usulan anggaran bantuan seragam SMA yang berujung Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare Amarun Agung Hamka, walk out dari rapat paripurna. DPRD menilai Pemkot tidak memiliki kewenangan memberikan bantuan seragam ke siswa SMA.
"Kami minta dianggarkan di (APBD) perubahan sebelum dibuatkan Perwali, dibuatkan nota kesepahaman antara Pemkot Parepare dan Provinsi. Supaya kita semua terlindungi dari regulasi," kata Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, Rabu (19/11/2025).
Menurut Kaharuddin, jika bantuan seragam SMA dianggarkan sebelum ada aturannya maka itu melanggar. Dia mengklaim DPR menolak anggaran bantuan seragam itu untuk melindungi semua pihak termasuk kepala daerah dari dampak hukum.
"Karena kalau anggarannya duluan kita tetapkan, kemudian regulasinya menyusul, tentu ada kelainan. Kami DPRD setuju dan kami mau melindungi semua, termasuk kami mau melindungi kepala daerah," bebernya.
"Karena kalau kapan kita anggarkan sebelum ada regulasinya, sementara ini bukan kewenangan kita, kita melakukan pelanggaran. Jadi, intinya jangan sampai ada yang belok-belok kan ini," lanjutnya.
Dia menambahkan DPRD mendukung dari sisi anggaran untuk bantuan seragam SMA tersebut juga regulasinya jelas. Kaharuddin khawatir jika usulan tersebut disetujui akan memicu persoalan hukum di kemudian hari.
"Kita sudah dengarkan tadi bahwa DPRD setuju, jangankan Rp 2 miliar, biar Rp 3 miliar, kami setuju. Yang penting dibuatkan dulu regulasinya supaya kita semua terbebas dari persoalan hukum," ungkapnya.
Kaharuddin juga menanggapi Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka yang meninggalkan rapat paripurna. Menurutnya, aksi walk out itu merupakan sikap institusi yang tidak perlu dipermasalahkan.
"Saya kira sikap walk out dari pemerintah daerah itu tentu ya kami serahkan kepada mereka. Artinya, itu sikap institusi pemerintah daerah dan kami DPRD tidak permasalahkan," imbuhnya.
.jpeg)
